POTRET “100 Kinerja Gubernur Jambi”

Oleh: FAHMI RASID
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jambi
Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)yang terletak di jantung Pulau Sumatera, terus bergerak membenahi diri di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini. 100 hari pertama masa kepemimpinan, publik mulai menaruh harapan sekaligus menilai arah kebijakan yang dijalankan. Meski waktu ini relatif singkat untuk menuntut hasil besar, periode ini krusial sebagai penentu arah, strategi, dan komitmen. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratip, ia adalah mandat sejarah yang datang dari kepercayaan rakyat. Gubernur Jambi, dalam periode kepemimpinannya, telah membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang lebih merata. Dengan latar geografis yang kompleks, tantangan disparitas antar wilayah, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang, Provinsi Jambi menuntut pemimpin yang bukan hanya visioner, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara konkret.

Melanjutkan Jambi Mantap Jilid ke-2 dengan Visi Baru yakni: JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN Dibawah RIDHO ALLAH SWT, Gubernur Jambi, Dr. H.Al-Haris, S.Sos., M.H., periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, baginya 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan keberhasilan kepemimpinan, namun ia cukup untuk membaca arah, niat, dan tekad. Dan dalam 100 hari itu pula, masyarakat Jambi mulai merasakan denyut langkah pemerintahan yang tetap berpijak pada kesinambungan, namun kini bergerak lebih cepat, lebih dalam, dan lebih strategis.

Periode kedua ini, dimulai tidak dari titik nol, melainkan dari fondasi yang telah dibangun pada periode pertama. Jika pada 2021–2024 fokus pembangunan terletak pada infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, serta penguatan layanan publik, maka dalam 100 hari awal periode kedua ini, Gubernur Jambi menunjukkan konsistensi arah kebijakan: melanjutkan yang sudah baik, mengoreksi yang belum optimal, serta menambahkan dimensi baru dalam visi besar “JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING dan BERKELANJUTAN”.

Dari data yang diperoleh, dalam jangka waktu 100 hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2025, ada 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut:
1. Sinergi perencanaan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, wujud dari sinergi ini adalah diadakannya MUSRENBANG RPJMD 2025-2029 pada beberapa waktu yang lalu;
2. Sinergi/Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Kabupaten/Kota;
3. Membuka layanan pengaduan Warga melalui Aplikasi Digitalisasi “LAPOR WAKDUL” (Wo Haris dan Pak Dul);
4. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Melalui Luas Tambah Tanam Padi untuk Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah;
5. Menangani Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Bedah Rumah;
6. Pelepasan/peluncuran Peserta (Pemuda Jambi) untuk Magang ke Jepang;
7. Pelatihan Life Skill Milenial dan Gen Z.
8. Program mudik gratis pada lebaran tahun 1446 H yang lalu;
9. Operasi pasar/pasar murah bagi Masyarakat Jambi;
10. Ketahanan bencana dan tanggap darurat;
11. Memfasilitasi program pusat yakni Makan Bergizi.
12. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, bayi dan Balita;
13. Masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan berdasarkan data DTKS berjumlah 109.767, berkurang 1.939 orang atau 1,7 % (Graduasi PKH)
14. Memberikan pelayanan serta fasilitasi untuk para Jemaah hari asal Jambi tahun 1446 H/2025 M, dengan menerikan pelayanan Jambi – Batam, Batam – Jambi dengan Anggaran sebesar 32 Milyar;
15. Telah merealisasikan dana BKBK desa/kelurahan sebesar 30 juta atau 30% kepada 1.585 desa dan kelurahan. (1414 desa serta 171 kelurahan);
16. Peningkatan Vokasi Kompetensi Pendikan melalui Kemitraan;
17. PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN.
Dari 17 (tujuh belas) Program/kegiatan yang telah dilaksanakan seperti yang telah disampaikan, ada program baru yang menurut kami perlu diapresiasi serta didukung oleh semua kalangan, yaitu PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN. Ini fenomena baru yang sangat selaras dan sejalan dengan Karakter Gubernur Jambi saat ini, karena program ini merupakan pendekatan lapangan yang sangat tepat. Seorang pemimpin publik sekelas Gubernur maupun Wakil Gubernur tidak hanya cukup dengan data di meja kerja, pastinya harus melakukan blusukan ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan pasar tradisional. Untuk itu, dalam kurun waktu 100 hari pertama ini saja, lebih dari 20 titik kunjungan kerja yang dilakukan, guna untuk mendengarkan secara langsung aspirasi warga, mempercepat evaluasi, dan memastikan program prioritas tepat sasaran.

FILOSOFI PROGRAM “PARTISUN” = PEJABAT TIDUR di-DUSUN

Di tengah tantangan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, muncul satu pendekatan unik yang menarik perhatian yakni: program “Pejabat Tidur di Dusun.” program ini bukan sekadar simbolik, melainkan upaya nyata untuk membumikan kepemimpinan, mempererat hubungan sosial, dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Seringkali kita mendengar pejabat berbicara soal keberpihakan kepada rakyat. Namun, sayangnya, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil keputusan dari balik meja, tanpa pernah benar-benar menyentuh kehidupan warga di pelosok. Di sinilah letak keistimewaan program Pejabat Tidur di Dusun. Dengan tinggal langsung di tengah masyarakat, para pejabat mengalami sendiri bagaimana akses air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di dusun berjalan—atau justru terhambat.

Di Dusun, ketika seorang pejabat tidur di rumah warga, ia tidak hanya tidur di ranjang yang sederhana, tetapi juga “bangun” dengan pemahaman baru tentang realitas kehidupan rakyat kecil. Empati yang tumbuh dari pengalaman langsung ini jauh lebih kuat dibandingkan sekadar membaca laporan. Pendekatan ini juga membawa dampak pada efektivitas kebijakan. Seorang pejabat yang pernah mandi di sungai yang keruh akan lebih memahami pentingnya sanitasi. Seorang yang pernah menempuh jalan berlubang menuju sekolah dasar (SD) akan lebih mudah memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang layak. Inilah bentuk kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga berbasis rasa.

Kehadiran pejabat di-dusun membuka ruang dialog. Masyarakat Dusun Partisun merasa lebih nyaman menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung, tanpa formalitas yang menegangkan. Komunikasi menjadi lebih egaliter, lebih manusiawi, dan disinilah partisipasi warga tidak sekadar diminta, tapi benar-benar dihidupkan. Dusun Partisun kini tak hanya menjadi dusun biasa. Ia menjelma menjadi laboratorium sosial yang menunjukkan bahwa kedekatan antara pemerintah dan masyarakat bukan hal mustahil. Bahkan, jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan kesungguhan, pendekatan ini bisa direplikasi ke wilayah lain sebagai model pembangunan partisipatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Program Pejabat Tidur di Dusun menawarkan lebih dari sekadar pengalaman, ia mengusulkan transformasi budaya kepemimpinan—dari yang elitis menjadi membumi, dari yang formal menjadi empatik. Program PARTISUN dapat membuktikan bahwa ketika pejabat bersedia turun dari menara gadingnya dan masuk ke rumah-rumah rakyat, maka bukan hanya jarak sosial yang mengecil, tetapi juga harapan baru yang tumbuh.

Barangkali benar apa kata pepatah: “Jika ingin memahami rakyatmu, berjalanlah bersama mereka—atau tidurlah di rumah mereka.”

Seratus (100) hari pertama hanyalah permulaan. Namun di balik waktu yang singkat itu, tersimpan ukuran awal tentang keseriusan, kapasitas manajerial, dan kepekaan seorang pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi masih punya banyak waktu untuk membuktikan, bahwa kepemimpinan hari ini adalah jawaban bagi tantangan masa depan.